Kebangkitan dan Kontroversi Pemimpin India, Narendra Modi dari Demonetisasi hingga Pegasus

Kontroversi dan Kritik Besar

• Kerusuhan Gujarat 2002: Setelah kebakaran kereta di Godhra memicu kerusuhan komunal (1.000–2.000 tewas, mayoritas Muslim), pemerintahan Modi dituduh tidak bertindak atau terlibat. Pemerintah Barat bereaksi: pada 2005 AS menolak visa Modi, menyebutnya tidak memenuhi syarat karena “pelanggaran berat kebebasan beragama.”

Inggris dan negara lain juga mengkritik penanganan pemerintah. Namun, tim investigasi Mahkamah Agung India pada 2012 menemukan “tidak ada bukti” untuk menuntut Modi secara pribadi. Beberapa bawahannya kemudian dihukum atas kejahatan selama kerusuhan. Episode ini tetap menjadi perdebatan di dalam dan luar negeri.

• Tuduhan Pengawasan (Pegasus): Pada 2021, jurnalis internasional membocorkan data spyware Pegasus yang mencakup nomor kontak pemimpin oposisi, jurnalis, dan aktivis di India. Oposisi menuduh pemerintah Modi menggunakan Pegasus untuk memata-matai lawan, memicu tuduhan “pengkhianatan.” Pemerintah membantah pelanggaran. Skandal ini menarik perhatian media global dan menimbulkan kekhawatiran atas kebebasan pers dan privasi.

• Demonetisasi (2016): Modi secara tiba-tiba membatalkan 86% mata uang India dalam semalam pada November 2016. Meski bertujuan memberantas uang gelap dan mendorong transaksi digital, kebijakan ini menyebabkan kekurangan uang tunai parah. Media internasional mengkritik keras: The New York Times menyebut kebijakan ini “sangat buruk direncanakan,” dan The Guardian menulis “Modi membawa kekacauan ke India.”

Baca juga: Citra "Pemimpin Merakyat" KDM vs "Pemimpin Modern" RK

Ekonom dan LSM menyoroti penderitaan rakyat miskin dan pekerja informal. Kritikus menilai kebijakan ini memperlambat pertumbuhan ekonomi dan hanya memberikan sedikit hasil dalam pemberantasan korupsi, meski pendukungnya mengklaim kebijakan ini meletakkan dasar ekonomi formal.

• Protes Petani (2020–2021): Sejak akhir 2020, ratusan ribu petani-utama dari Punjab dan Haryana-memprotes undang-undang reformasi pertanian baru, khawatir kehilangan harga minimum yang dijamin. Pemerintah awalnya menolak, namun akhirnya mencabut undang-undang pada November 2021.

Reuters menyebut pencabutan ini sebagai “penurunan besar” setelah protes keras. Gerakan ini menarik solidaritas global dan kritik terhadap taktik pemerintah (pemadaman internet, penangkapan). Protes petani menjadi tantangan massa langka bagi Modi, yang secara terbuka mengaku “gagal” meyakinkan mereka.

• Pandemi COVID-19: Pada 2020, pemerintah Modi menerapkan lockdown nasional mendadak yang dipuji sebagian pihak. Namun, gelombang kedua awal 2021 melumpuhkan sistem kesehatan India. Kritikus menyoroti Modi tetap mengadakan kampanye dan festival besar saat rumah sakit penuh dan oksigen habis.

Al Jazeera melaporkan bahwa saat India mengalami “lonjakan bencana,” Modi dituduh “memilih politik daripada kesehatan masyarakat.” Kemarahan publik meningkat saat angka kematian harian memecahkan rekor dan banyak warga merasa “ditinggalkan pemerintah.” Pemerintah Modi kemudian mempercepat produksi dan distribusi vaksin, namun penanganan pandemi secara keseluruhan tetap diperdebatkan.