Saat Program Makan Bergizi Gratis Dikritisi ChatGPT

Lubang Besar di Dapur Umum

Di atas kertas, pelaksanaan MBG melibatkan 937 dapur umum di 26 provinsi hingga Januari 2025. Namun praktiknya tak seindah narasi resmi.

Di Nusa Tenggara Timur, kepala sekolah di Sumba Timur menyebut bahwa hingga bulan keempat program, distribusi makanan belum berjalan. “Tak ada suplai bahan, tak ada komunikasi dari pusat. Anak-anak kami hanya melihat program itu di berita,” katanya.

Masalah lain datang dari mekanisme pengadaan. Pemerintah menggandeng pelaku UMKM untuk memasok makanan, tapi tidak ada kejelasan soal standar kelayakan, pengawasan gizi, atau kontrol kualitas. Dalam praktiknya, banyak pelaku baru yang terlibat lewat jaringan informal dan kedekatan dengan pejabat lokal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun memberi sinyal waspada. Dalam catatannya, program pengadaan pangan dengan nilai besar, apalagi berbasis jaringan lokal, sangat rentan terhadap penggelembungan harga dan kolusi. Ini mengingatkan pada kasus-kasus lama dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diwarnai banyak penyimpangan.

Dengan alokasi sekitar Rp11.000 per hari per penerima, efektivitas pemanfaatan anggaran menjadi kunci. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan partisipatif, MBG bisa berujung pada “kenyangnya penyedia, bukan penerima manfaat”.

Pilihan prioritas yang ganjil.