Isu Strategis Terkait Data dan Infrastruktur AI di Indonesia

DATA DAN INFRASTRUKTUR 

5. 1. ISU-ISU STRATEGIS 

DALAM rangka mencapai misi nasional KA di bidang Data dan Infrastruktur berbagai isu di bidang data dan infrastruktur telah dipetakan yakni: 

5.1.1. PERBEDAAN FORMAT DATA DAN PENYIMPANAN DATA YANG MASIH TERSEBAR 

Proses digitalisasi di pemerintahan Indonesia sudah berlangsung sejak 2003 dengan adanya Inpres 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government yang mendorong terimplementasinya e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sejak itu setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, berlomba-lomba untuk memindahkan proses manual menggunakan kertas dan tinta menjadi proses digital yang menghasilkan data elektronik. Hanya proses digitalisasi ini tidak dilakukan secara terstruktur dan terpadu, di mana masing-masing instansi mengumpulkan dan merekam sendiri data-data yang dibutuhkan.

Hal ini mengakibatkan terdapat duplikasi data dalam format yang berbeda-beda dan duplikasi infrastruktur, seperti data keluarga miskin, produksi pertanian yang berbeda-beda antar instansi pemerintah, dan adanya lebih dari 2.700 pusat data yang tersebar di seluruh instansi pemerintah di mana disimpan dan diolah data - data pemerintah dan layanan publik. 

Hal yang sama dilakukan oleh industri nasional, terutama oleh industri jasa seperti perbankan, logistik dan pemasaran, telekomunikasi, kesehatan dan lain sebagainya.

Masing-masing perusahaan menjalankan proses Know Your Customer (KYC) dengan merekam berbagai informasi karakteristik dan perilaku pelanggannya dengan metoda pengambilan data yang berbeda-beda. Hasil yang diperoleh menjadi sangat beragam dengan tingkat kepercayaan yang berbeda - beda. 

Karena data-data ini dikumpulkan oleh masing-masing instansi maka kepemilikan, kustadi dan kualitas data juga perlu ditetapkan dan distandarkan. Upaya tersebut telah diinisiasi dengan Peraturan Presiden 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. 

PROSES DIGITALISASI DI PEMERINTAHAN INDONESIA SUDAH BERLANGSUNG SEJAK 2003 DENGAN ADANYA INPRES 3 TAHUN 2003 

5. 1. 2.  KETIDAKTERSEDIAAN DATA UNTUK KEPERLUAN NEGARA 

Menurut data yang dilansir dari survei penetrasi internet di Indonesia yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018, terdapat lebih dari 171 juta jiwa pengguna internet dan media sosial.

Hasil survei yang dilakukan dengan margin error sebesar 1,28 % menyebutkan, penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 171,17 juta jiwa atau setara dengan 64,8 % dari total populasi republik ini. Akan tetapi data yang diproduksi sedemikian banyak ternyata tidak tersedia untuk kepentingan strategis negara.

Ketidaktersediaan tersebut ditengarai oleh kesulitan dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan format yang berbeda, Selain itu, dapat disebabkan oleh tumpang-tindihnya peraturan perundangan yang mengakibatkan kesulitan dalam hal administrasi pengumpulan data untuk kepentingan strategis negara.

Lebih lanjut lagi, ketika berbicara terkait data, maka kepemilikan data merupakan hal yang penting. Salah satu kesulitan pengumpulan dikarenakan data–data tersebut dikuasai oleh pihak/negara lain yang hanya memberikan akses terbatas sesuai dengan kriteria yang disepakati.

Oleh karenanya penetapan kriteria dan penentuan data – data strategis yang dibutuhkan oleh negara harus secepatnya dilakukan dan disampaikan ke berbagai pihak yang memegang data-data tersebut. Sehingga penggunaan data – data tersebut dapat diberikan otorisasi dengan cepat. 

Hal ini terlihat dengan jelas pada saat penanganan pandemi COVID-19, perolehan data menjadi penghambat dalam melakukan inisiatif kegiatan bagi negara. 

Kurangnya sampel data untuk riset AI...