Prioritas AI dalam Bidang Kesehatan di Indonesia

Salah satu hal yang sangat penting adalah adanya interoperabilitas data kesehatan. Ketersediaan data kesehatan secara nasional sangat penting untuk berbagai hal seperti pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran dan pembuatan program.

Salah satu kendala dalam integrasi data adalah tidak samanya format data yang digunakan untuk menyimpan data kesehatan, dan ke depan Indonesia perlu mempunyai standar interoperabilitas yang digunakan dalam bidang kesehatan yang juga mengadopsi standar internasional.

Integrasi data bukan berarti semua data dikumpulkan dalam satu wadah, melainkan diperlukan interoperabilitas antar sistem teknologi informasi yang sudah ada saat ini, dengan tetap menjaga integritas dan keamanan data di masing- masing lokasi baik secara fisik maupun sistem.

Untuk mewujudkan hal ini juga diperlukan regulasi yang mengharuskan setiap institusi kesehatan mengikuti standar interoperabilitas yang sudah ditetapkan. Untuk menjamin keamanan data kesehatan yang disimpan maka perlu ditetapkan sistem pengamanan yang tinggi agar tidak ada risiko diambilnya data pasien oleh pihak manapun.

Kemudian isu penting lainnya adalah Indoneia memerlukan badan otorita khusus yang mengatur dan membuat regulasi terkait data kesehatan yang independen, semacam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang keuangan.

Kemudian dari sisi hukum, maka diperlukan beberapa peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan untuk menjadi landasan bagi penerapan kebijakan teknologi kesehatan digital (healthtech) secara komprehensif mulai dari telemedisin, interoperabilitas data nasional, pengembangan inovasi sistem informasi dan alat kesehatan dalam negeri, peredaran obat dan alat kesehatan secara daring, sistem laboratorium nasional, data untuk penelitian, anonymous data, dan kebutuhan peraturan terkait lainnya. 

Penerapan kecerdasan artifisial dalam kerangka kesehatan 4P sangat erat kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah yang telah menetapkan visi ke-2 yaitu Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.

Pada visi ke-2 ini, pemerintah menekankan pada pembangunan kesehatan yang termasuk pelayanan dasar di samping pendidikan. Selanjutnya visi di atas diimplementasikan dalam Renstra Kemenkes 2020- 2024 dengan menetapkan berbagai sasaran dan merencanakan upaya-upaya strategis untuk merealisasikan setiap sasaran.

Baca juga: Vasektomi, Pilihan Kontroversial yang Perlu Dipertimbangkan dengan Bijak

Upaya-upaya strategis yang bisa dibantu dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan transformasi digital pelayanan kesehatan dan program kesehatan masyarakat baik dari segi profesi dan organisasi pelaksana yang terkait. Digitalisasi rekam medis dan pemanfaatan rekam medis online sampai tercapai kepada interoperabilitas data kesehatan 

2. Penguatan program pelayanan gizi di Posyandu untuk menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Stunting dengan memanfaatkan surveilans dan kecerdasan artifisial 

3. Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu kepulauan dan pegunungan. 

4. Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedisin untuk yang bergerak dalam kerangka 4P kesehatan; pemanfaatan kecerdasan artifisial sebagai alat bantu dan perluasan pelayanan kesehatan bergerak dan gugus pulau. 

5. Sinergi data dasar kependudukan, basis data terpadu (BDT), dan data BPJS Kesehatan serta ketenagakerjaan. Termasuk integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data Pelayanan BPJS Kesehatan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan bagi pemangku kepentingan 

6. Perluasan cakupan deteksi dini Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, termasuk pencapaian cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

7. Pengembangan real time surveilans melalui penguatan sistem survailans nasional dan penguatan sistem jejaring laboratorium nasional, termasuk penguatan laboratorium kesehatan masyarakat. 

8. Penguatan program pencegahan dan penanganan penyakit dengan kesehatan tradisional terintegrasi jamu, herbal local, dan deteksi yang didukung oleh kecerdasan artifisial 

9. Pengembangan kemandirian produksi alat kesehatan, sistem kecerdasan artifisial, dan penelitian pengobatan berbasis kearifan lokal dalam negeri. 

TELEMEDISIN MERUPAKAN ISTILAH LAMA YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERADA PADA LOKASI YANG BERBEDA DENGAN DOKTER ATAU PENYEDIA LAYANAN. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN INOVASI KECERDASAN ARTIFISIAL DI BIDANG KESEHATAN 

Dashboard Ketahanan Kesehatan...