Prioritas AI dalam Reformasi Birokrasi Indonesia

BEBERAPA TEKNOLOGI KECERDASAN ARTIFISIAL DAPAT MEMBANTU TATA- KELOLA MONITORING KINERJA PEGAWAI PEMERINTAHAN

Selain mendeteksi ketidakwajaran anggaran, Kecerdasan Artifisial dapat juga berperan membantu pendeteksian penyalahgunaan anggaran, pengauditan anggaran, analisis anggaran, penyediaan template rencana anggaran, dan laporan anggaran. 

Personal Identification menggunakan Pengenalan Wajah, Suara, dan Tipe Biometrik Lainnya 

Kecerdasan artifisial dapat membantu pemerintah dalam pengidentifikasi penduduk menggunakan biometrik. Kecerdasan artifisial yang bisa diterapkan di antaranya adalah pengenalan sidik jari, wajah, suara, dan selaput pelangi mata. 

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi yang harus menyesuaikan dengan kemajuan transformasi digital di birokrasi pemerintahan, beberapa teknologi kecerdasan artifisial dapat membantu tata-kelola monitoring kinerja pegawai pemerintahan. Salah satu teknologi tersebut adalah sistem aplikasi presensi aparat sipil negara (ASN) dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah (face biometric) dan pelacak lokasi keberadaan (GPS tracker). 

Baca juga: Prioritas AI dalam Bidang Kesehatan di Indonesia

Dengan teknologi ini, ASN dapat melakukan pelaporan presensinya secara real-time di manapun ia berada dengan menggunakan perangkat handphone yang dilengkapi oleh koneksi internet, kamera, dan sistem GPS. Untuk memastikan presensi ASN tersebut bukan berasal dari sebuah gambar foto yang direkam kamera, sistem aplikasi presensi dibantu oleh sebuah life object detection. 

Analisa Sentimen 

Sistem analisa sentimen memanfaatkan data-data dari media sosial sehingga dapat dilihat tren dari masyarakat terkait kebijakan pemerintah tertentu atau terhadap pelaksanaan suatu program pemerintah. 

Analisa Big Data Pemerintahan 

Sistem analisa Big Data yang memanfaatkan data-data dari berbagai sumber, baik data-data terstruktur yang dimiliki pemerintah maupun data tidak terstruktur dan dinamis yang diambil dari berbagai media sosial dan situs Internet. Sistem ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan.*

(bersambung - bidang prioritas pedidikan dan riset) 

Catatan: Dokumen ini ditulis dan disusun sebagai rumusan hasil diskusi dari Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial yang dibentuk oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sebagai dokumen publik yang dirasa penting sebagai referensi bersama, kami menurunkannya secara serial.