Etika dan Kebijakan Kecerdasan Artifisial Indonesia

ISU-ISU STRATEGIS 

NILAI-NILAI ETIKA KECERDASAN ARTIFISIAL 

Kebijakan Kecerdasan Artifisial disusun berdasarkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila antara lain: 

A. BERORIENTASI PADA KEMASLAHATAN UMAT MANUSIA 

Kecerdasan Artifisial dikembangkan dan dimanfaatkan dengan tujuan untuk kepentingan positif bagi umat manusia. Dengan orientasi tujuan ini, diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan publik (public trust) pada kecerdasan artifisial, muncul berbagai dampak positif kecerdasan artifisial, berbagai sektor baik dari sosial dan ekonomi, yang dirasakan nyata oleh manusia. 

Kecerdasan Artifisial yang dapat dipercaya dapat diwujudkan apabila dipenuhi syarat-syarat berikut ini: 

1. Manusia Sebagai Pengawas 

Pengawasan dapat dicapai melalui mekanisme tata kelola seperti pendekatan: 

a. Human-in-the-loop (HITL); ini mengacu pada kemampuan intervensi manusia dalam setiap siklus keputusan sistem kecerdasan artifisial. 

b. Human-on-the-loop (HOTL); atau HOTL mengacu pada kemampuan intervensi manusia selama siklus desain sistem dan memantau operasi sistem. 

c. Human-in-command (HIC). HIC mengacu pada kemampuan mengawasi keseluruhan aktivitas sistem Kecerdasan Artifisial (termasuk mengawasi dampak ekonomi, sosial, hukum dan etika yang lebih luas) dan kemampuan untuk memutuskan kapan dan bagaimana menggunakan sistem dalam situasi tertentu. 

2. Kekokohan dan keamanan teknis 

Sistem Kecerdasan Artifisial harus dikembangkan dengan pendekatan pencegahan terhadap resiko, meminimalkan bahaya yang tidak disengaja dan tidak terduga, dilindungi dari kerentanan, agar tidak memungkinkan Kecerdasan Artifisial dieksploitasi secara negatif, serta harus memiliki rencana cadangan jika terjadi masalah. 

Bagaimana tata kelola data dan privasi?